Sekarang ini banyak beredar informasi di medsos yang menyesatkan terutama terkait dengan pembangunan Jakarta yang diklaim sebagai prestasinya Ahok. Termasuk apa yang disampaikan alm Profesor Sarlito Wirawan dalam postingannya. Salah satu pernyataan beliau adalah sebagai berijkut : jalan-jalan tol, MRT, kereta bawah tanah dibangun terus ( padahal di tangan gubernur-gubernur sebelumnya mangkrak semua ). Prof Sarlito telah menafikan jasa2 para gubernur tersebut dalam membangun kota Jakarta dan menisbatkannya kpd Ahok. Ini jelas tidak adil.
Saya saksi hidup yang barangkali sdh langka yg banyak tahu ttg track record para gubernur tersebut, krn selama 28 thn mengabdi di Dinas Tata Kota DKI Jakarta dn mengalami di bawah kepemimpinn 6 Gubernur, mulai dari Ali Sadikin ( 1966-1977 ), Tjokropranolo ( 1977 – 1982 ), Suprapto ( 1982 – 1987 ), Wiyogo ( 1987 – 1992 ), Suryadi Sudirdja ( 1992 – 1997 ) dn Soetiyoso ( 1997 – 2007 ). Masa kepemimpinan Fauzi Bowo ( 2007 – 2012 ) sy sdh pensiun, ttp tetap mengikuti kiprah beliau.
Sebetulnya Ahok hanya melanjutkan “ blueprint “ pembangunan Jakarta sebagaimana yang telah diletakkan oleh para gubernur sebelumnya. Para gubernur itulah yang telah meletakkan kerangka makro pembangunan Jakarta yang comprehensive, termasuk program2 jangka panjang dn menengah dan skala prioritasnya. Mereka itulah yang menyiapkan Rencana Induk Jakarta 1965 – 1985 ( Ali Sadikin ), yang kemudian dilanjutkan dengan Rencana Umum Tata Ruang DKI Jakarta 2005 ( Suprapto ) yang pada tahun 1996 direvisi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi DKI Jakarta 2010 ( Suryadi Soedirdja ), dan dilanjutkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi DKI Jakarta 2030 ( Fauzi Bowo ). Skenario pembangunan Jakarta sudah ditentukan dalam dokumen tersebut di atas, baik secara keseluruhan maupun partial . Jadi konsepsi pembangunan jalan arteri tol dan non tol, MRT, LRT, BRT ( busway ), pengendalian banjir, dan pengembangan fasos fasum, semuanya sdh tertera dan terprogram, tinggal menjalankan saja.
Bedanya Ahok dengan para gubernur sebelumnya adl, Ahok bekerja secara piece meal approach ( menyelesaikan persoalan2 kecil ), antara lain membangun proyek2 yang bersifat kosmetik dan partial seperti pembenahan trotoir, pembersihan kali, pembangunan taman, menggusur hunian kumuh yang akhirnya menimbulkan banyak permasalahan sosial thd warga tergusur dan lain sebagainya. Sedangkan gubernur sebelumnya selalu bekerja dalam kerangka pembangunan yang menyeluruh dan terintegrasi sesuai skala prioritasnya, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Para gubernur tersebut mendahulukan terbentuknya struktur jaringan makro Jakarta, terutama dalam aspek transportasi dan pengendalian banjir.
Pembangunan jalan arteri tol/non tol.
Sebelum Ahok menjabat sebagai gubernur, pembangunan struktur makro jaringan jalan arteri primer baik lingkar maupun radial Jakarta telah selesai seluruhnya. Pembangunan jalan lingkar dalam ( Grogol – Cawang – Tanjung Priok ) dan beberapa jalan arteri radial ( Cempaka Putih, Pemuda, Pramuka dll ) sudah selesai di era Gubernur Ali Sadikin. Peningkatan jalan lingkar dalam menjadi jalan tol adalah di era Gubenur Suprapto, Suryadi, Wiyogo. Permbangunan jalan lingkar luar, ruas Cakung Cilincing, Kampung Rambutan – Vetreran, Kampung Rambutan – Cakung , Kembangan – Cengkareng, Kembangan – Vetreran sudah dimulai sejak Gubernur Suprapto, dilanjutkan oleh Wiyogo, Suryadi Sudirdja, Sutiyoso dan dirampungkan oleh Fauzi Bowo. Peningkatannya menjadi jalan tol juga pada masa para gubernur tersebut. Belum lagi banyak jalan arteri radial yang diselesaikan para gubernur setelah Ali Sadikin, antara lain; jalan Dr.Satrio, Casablanca, Rasuna Said, Buncit Raya, Anta Sari, Pondok Pinang, Pejompongan, Jl. Panjang, Latumeten, Manggadua, Ngurah Rai dan banyak lagi yang lainnya. Ahok hanya menerima warisan struktur jaringan jalan makro Jakarta yang sudah terbentuk. Adapun pembangunan 6 jalan tol baru yang sekarang ini sedang dilaksanakan, sebetulnya merupakan program Fauzi Bowo yang siap dilaksanakan. Namun karena mendapat kritikan tajam dari berbagai para pakar transportasi kota, maka program tersebut dibatalkan dan diganti dengan pembangunan 2 jalan layang non tol, yaitu Mas Mansyur-Dr. Satrio- Casablanca dan Antasari. Ironisnya ketika Ahok melaksanakannya, media masa membungkam para pengeritik.
Pengendalian banjir.
Begitu juga dalam sistim pengendalian banjir, apa yang dilakukan Gubernur sebelumnya adalah membangun struktur makro pengendalian banjir yang sudah rampung seluruhnya, antara lain dengan pembangunan kanal, waduk dan saluran primer Jakarta. Banjir Kanal Barat sudah dimulai dibangun sejak zaman Ali Sadikin, Cengkareng Drain , Cakung Drain, dilanjutkan para Gubernur lainnya dan terakhir Banjir Kanal Timur diselesaikan oleh Fauzi Bowo. Bahkan program normalisasi kali juga sudah dilakukan pada beberapa sungai di Jakarta, seperti Kali Cideng, Morkervart, Gunung Sahari dll. Pembangunan waduk Pluit, Sunter, Ria Rio juga hasil karya para gubernur tersebut.
Pengelolaan sampah,
Sistim dan mekanisme pengelolaan sampah mulai dari pembangunan Tempat Penampungan Sementara ( TPS ) di berbagai tempat di Jakarta sampai Tempat Penampungan Akhir ( TPA ) di Bantar Gebang juga sudah selesai dibangun. Kalaupun terjadi kericuhan dalam pengelolaan sampah belakangan ini, itu hanya menyangkut masalah managementnya saja.
Fasos / fasum.
Berbagai macam fasos/fasum juga telah dibangun dalam jumlah yang memadai oleh para gubernur sebelumnya. Sekolah, mulai dari tingkat SD sampai SMA. Fasilitas kesehatan, mulai dari Puskesmas tingkat kelurahan, kecamatan sampai RSUD juga terbangun di setiap kelurahan, kecamatan dan wilayah kota. Hanya RSUD Jakarta Selatan yang dibangun Ahok melanjutkan program gubernur sebelumnya. Demikian juga pembangunan pasar modern tersebar merata di seluruh kota, spt pasar Tanah Abang, Pasar Senen, Pasar Glodok, Pasar Mayestik, Pasar Blok M, Pasar Koja, Pasar Kebayoran Lama, Pasar Santa dll. Begitu juga pasar pasar tradisional yang jumlahnya ratusan. Pembangunan terminal dalam kota dan luar kota, spt Terminal Kampung Rambutan, Terminal Blok M, Terminal Cengkareng, Terminal Pulo Gadung, Terminal Lebak Bulus dll sudah ada sebelum Ahok. Pembebasan tanah terminal Pulo Gebang dilakukan masa gubernur Sutiyoso. Pembangunan fisiknya semasa Gubernur Joko Widodo. Dalam kegiatan olahraga, pembangunan gelanggang remaja di setiap wilayah kota, lapangan sepakbola semua sudah lengkap.
Mass Rapid Transit ( MRT )
Sebetulnya gagasan pembangunan MRT sdh dicetuskan sejak Gubernur Ali Sadikin. Tetapi kajian saat itu menyimpulkan kemampuan membangun MRT belum ada. Barulah pada era Gubernur Suryadi Soedirdja dibentuk Project Management Unit MRT untuk melakukan Feasibility Study Tentang Pembangunan MRT. Studi tersebut berhasil dirampungkan dan kemudian akan ditindak lanjuti dengan penyusunan Basic Design. Namun penyusunan Basic Design terpaksa ditangguhkan ketika Sutiyoso menjadi Gubernur akibat krisis ekonomi 1998. Baru saat Fauzi Bowo menjabat gubernur,studi tsb dilanjutkan dan bahkan dibentuk PT. MRT JAKARTA utk melaksanakannya. Ketika Joko Widodo menjadi gubernur, beliau tinggal melaksanakan apa yang sudah disiapkan oleh Fauzi Bowo.
Ligh Rail Transit ( LRT ).
Gubernur Sutiyoso karena mempertimbangkan kondisi perekonomian yang belum pulih, memutuskan menunda pembangunan MRT dan merintis pengembangan LRT sebagai gantinya. Pembangunan bekerjasama dengan pihak swasta sebagai investor. Tiang2 penyangga bahkan sudah dibangun, namun karena investor kesulitan modal maka proyek tersebut terhenti .
Bus rapid transit ( BRT ).
Akhirnya Gubernur Sutiyoso memilih membangun Bus rapid transit, yang di sini dikenal dengan istilah busway, pada beberapa koridor jalan arteri dan dilanjutkan pada beberapa koridor lainnya oleh Fauzi Bowo. Sebetulnya busway adalah pilihan yang tepat karena saat ini menjadi primadona di manca negara dalam memecahkan masalah transportasi. Pembangunan MRT sudah ditinggalkan kota-kota dunia karena selain biaya pembangunannya sangat mahal, teknologinya rumit, memerlukan waktu pembangunan yang lama, juga secara ekonomis tidak menguntungkan. Hampir semua operator MRT di seluruh dunia merugi dan di subsidi oleh pemerintah. Di kota Kahsiong, Taiwan, bahkan pembangunan MRT gagal karena sepi penumpang. Demikian juga di Kuala Lumpur.
Bila MRT Jakarta nanti rampung, akan menjadi beban fiskal buat Pemprov DKI. Subsidi tiket diperkirakan sekitar Rp 20.000 per penumpang. Dengan perkiraan ridership 1 juta orang per hari, maka subsidi tiket per hari mencapai Rp 20 Milyar, per bulan Rp 600 M, per tahun Rp 7,2 Trilyun. Belum lagi biaya operasional, maintenance dan pembayaran cicilan dan bunga hutang, mungkin pengeluaran pemerintah provinsi bisa mencapai angka Rp 10 Trilyun setiap tahunnya.
Sebaliknya busway, biaya pembangunannya sangat murah, teknologinya tidak terlalu rumit, waktu pembangunan sangat cepat dan yang paling penting tidak akan menguras kas pemerintah. Di beberapa kota di dunia, pemerintah hanya menyiapkan infrastukturnya saja, sedangkan pengadaan bis disediakan operator. Ternyata juga kapasitas busway dapat ditingkatkan setara MRT. Dengan menyediakan 2 lajur bis setiap arah dan menggunakan bis bi-articulated ( 3 rangkai gerbong ), kapasitasnya bisa mencapai 55.000 penumpang/arah/jam setara dengan kapasitas MRT Lebak Bulus – Bundaran HI yang sedang dibangun. Beberapa kota di dunia berhasil mengatasi masalah transportasinya dengan cara ini, seperti Bogota, Sao Paulo, Guangzu dll. Ironisnya, Jakarta adalah kota pertama di Asia yang mengembangkan busway tetapi beralih ke MRT, sementara kota2 lainnya di Asia meninggalkan MRT dan beralih ke busway.
Lain-lain.
Masih banyak lagi hasil karya para gubernur tersebut yang spektakuler yang tetap akan dikenang sepanjang masa karena ada jejak sejarahnya, antara lain Pembangunan Taman Impian Jaya Ancol, Taman Ismail Marzuki, Taman Mini Indonesia Indah, Bonbin Ragunan, Planetarium di era Ali Sadikin. Refungsionalisasi Monas sebagai Taman Kota, menghapus operasi becak di Jakarta, merintis liburan hari Sabtu, mengembangkan Kemayoran sebagai Arena PRJ dan Pusat Eksebisi bertaraf internasional dll di era Wiyogo, pembangunan rumah susun murah di Kemayoran, Bendungan Hilir dan diberbagai tempat lainnya di era Suryadi, pembangunan Islamic Center dll di era Sutiyoso dan proyek2 lainnya di era Fauzi Bowo, yang kalau diuraikan akan menjadi daftar yang sangat panjang. Singkatnya dari urusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak sampai yang menyangkut kematian ( pengadaan TPUP ) sudah disiapkan fasilitasnya di lima wilayah kota oleh para gubernur tersebut.
Ketika Gubernur Sutiyoso menutup lokalisasi pelacuran di Kramat Tunggak yang luasnya 10 kali lebih besar dari Kalijodo dan menjadikannya sebagai Islamic Center terbesar se Asia Tenggara, sepi dari pemberitaan media masa. Sementara ketika Ahok menggusur Kalijodo dengan pasukan gabungan bersenjata lengkap, diberitakan besar2an dan bahkan dianggap pahlawan. Prestasi Ahok sebetulnya belum ada apa2nya dibanding para gubernur sebelumnya, tetapi karena dia akan dijadikan “ putra mahkota “ maka direkayasalah oleh media asing dan aseng bahwa semua pembangunan di Jakarta sebagai prestasinya Ahok.
Mengakhiri tulisan ini, saya menghimbau kepada rekan-rekan purna bhakti Pemprov DKI Jakarta, mari kita kumpulkan data2 ttg pembangunan di Jakarta di masa Gubernur Ali Sadikin sd Fauzi Bowo untuk kita jadikan sebuah buku “ Sejarah Pembangunan Kota Jakarta “, agar generasi mendatang tahu siapa saja yang banyak jasanya membangun kota Jakarta yang kita cintai ini dan agar tidak ada lagi yang gampang menyatakan “di tangan gubernur-gubernur sebelumnya mangkrak semua”.
Ismail Zubir
Mantan karyawan Dinas Tata Kota Pemprov DKI.
life, love, eat, stories 